Belum
genap setahun menikmati euphoria sebagai
maba di Jurusan Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol, jurusan yang bisa
dibilang sangat proaktif dalam menyuarakan reformasi birokrasi dimana-mana,
baik melalui doktrinnya via dosen yang berupa proses pembelajaran dalam kelas
kepada mahasiswanya maupun melalui doktrin yang berupa karya ilmiah civitasnya
baik itu buku maupun riset yang berisi tentang seruan semangat reformasi birokrasi, penulis merasa ada yang ganjal dan
terjadi kontradiksi terhadap seruan reformasi birokrasi yang digalang oleh jurusan
dan system birokrasi di fisipol. Perlu diketahui reformasi birokrasi (Keban:2008)
pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap system organisasi publik yang menyangkut penyelenggaraan
pelayanan publik.[1]
Bagaimana Sistem Birokrasi
di Fisipol?
Sebelum
lebih jauh mengenal bagaimana atmosfer system birokrasi di fisipol, mari
sejenak kita bernostalgia dengan memahami beberapa definisi dari birokrasi. Kebanyakan dari kita
birokrasi sering di identikkan suatu system
yang mana ketika berurusan dengan birokrasi kita akan dihadapkan pada
peraturan-peraturan yang ketat prosedural, pelayanan yang lamban, kurang
flexible dan
sebagainya (anda pasti punya pandangan yang bebas mengenai birokrasi). Guna
mempercepat urusan dengan birokrasi tak jarang ada yang memberi “salam tempel” pada para birokrat, atau
jika kita bisa gabungkan semua tentang birokrasi seperti yang penulis
deskripsikan diatas menjadi birokrasi red
tape. Nah ciri-ciri diatas hampir sama dengan teori birokrasi tipe idealnya
Max Webber yaitu adanya rantai komando, prosedur yang ketat, pendelegasian
wewenang harus sesuai dengan hirarki jabatan yang jelas dll.[2]
Nah jurusan MKP telah merespon
problema-problema yang terjadi dalam birokrasi ini dengan proaktif menggelorakan
semangat Reformasi Birokrasi, begitu banyak karya ilmiah baik itu buku
maupun riset tentang Reformasi Birokrasi
yang dibuat oleh para civitas MKP, salah satu buku yang dirilis JMKP yaitu Reformasi Administrasi Aparatur Negara[3]
ditinjau kembali yang diterbitkan pada tahun 2011 silam. Yang meresahkan
penulis adalah ketika jurusan MKP responsif dengan problema birokrasi
tersebut mereka tidak sadar bahwa di
titik birokrasi terdekat yakni Front
Office Fisipol atau lebih tak asing di telinga mahasiswa fisipol sebagai
FO, masih memiliki problema Birokrasi Red Tape seperti yang telah disebutkan
diatas.
Sebagai contoh kasus Red Tape yang
terjadi di FO adalah, kita kerap
kali mendapatkan pelayanan kurang baik dari staff FO kepada mahasiswa, mulai dari lambannya
mereka dalam mencairkan dana UKMF, sampai pada
banyaknya prosedur yang dibuat oleh pihak FO ketika mahasiswa sedang bermasalah
dalam akademik,bukannya mempermudah urusan malah mereka terkesan mempersulit
urusan, mereka seringkali
melipat dahi dan mengerutkan muka ketika hendak melayani mahasiswa. Lebih parah
lagi, kalau staff tersebut mengeluarkan jurus Ping-Pong
nya, sehingga mahasiswa disuruh
kesana-kemari hanya untuk menyelesaikan soal administrasi saja.
Tak jarang banyak para mahasiswa yang telah berurusan dengan FO sering
terpampang wajah kaku dan menggelengkan kepala ketika hendak keluar dari FO
seolah menggambarkan ekspresi kekesalan karena tak puas terhadap pelayanan
FO. System birokrasi seperti di fisipol
yang kaku, lamban, dan bisa dibilang buruk dalam mendelivery pelayanan publik
ini terjadi di kebanyakan birokrasi di negara kita, menurut penulis birokrasi
yang baik adalah birokrasi menurut Bintoro (1984) birokrasi yang diciptakan
guna pekerjaan dalam pelayanan publik terorganisir dan ter delivery dengan
cepat.[4] Kasus
seperti di FO inilah yang tak terlihat oleh JMKP yang terkesan menyuarakan
reformasi birokrasi secara lantang keluar namun bisu kedalm, dan yang semakin
miris adalah saat ini Dekan Fisipol
dimimpin oleh salah satu dosen asal JMKP
yang bergelar Doctor yang seharusnya
lebih tahu bagaimana soal reformasi birokrasi. Penulis tak bisa menebak apakah
JMKP dan pak Dekan memang tidak tahu
akan keadaan ini, atau tahu tapi kura-kura
dalma perahu?. Coba kita tanya pada mobil mewah yang berjejer diparkiran
dosen Fisipol.
[2] Max
Weber (1864) Theory Of Bereucracy.
[3] Buku
Reformasi Administrasi Aparatur Negara
Ditinjau kembali merupakan buku yang dibuat oleh beberapa dosen JMKP guna
merespon masalah yang terjadi dalam birokrasi di Indonesia.
[4] Bintoro Tjokroamidjojo: Perkembangan Ilmu Administrasi Negara di
Indonesia: Research di Indonesia. 1984
Tidak ada komentar:
Posting Komentar