KINERJA PEMERINTAH INDONESIA DI
BAWAH KEPEMIMPINAN
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Oleh: Badrul Arifin
NIM: 13/353999/SP/26025
1.
PENDAHULUAN
Seperti yang diketahui
Susilo Bambang Yudhoyono atau yang akrab dengan panggilan SBY, merupakan
presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat, melalui kendaraan
politiknya yakni partai demokrat, SBY sukses merebut hati rakyat pada pemilu
2004. SBY sebagai capres yang berpasangan dengan Jusuf Kalla cawapres berhasil
menuju posisi jabatan presiden dan wakil presiden setelah pada pemilhan
presiden putaran kedua berhasil meraih sebanyak 60,62 % suara mengalahkan
pasangan Megawati Sukarnoputri dan H.Hasyim Muzadi capres dan cawapres yang
diusung PDI-Perjuangan yang mendapat 39,38% suara.[1]
Dalam kejadian ini disinyalir SBY tidak akan melenggang mulus menuju kursi RI
satu jika tidak ada Jusuf Kalla diposisi Cawapresnya, ini dikarenakan posisi
partai golkar sebagai partai pemenang pemilu 2004.
Pada pemilihan umum
2009 kembali SBY berhasil merebut hati rakyat untuk yang kedua kalinya, berbeda
dengan pasangannya pada pilpres 2004 yang berasal dari kalangan Partai Politik,
kali ini SBY memilih wakilnya dari kalangan professional non Partai politik
yaitu Prof.Boediono sebagai calon wakil presidennya. Pada pemilihan presiden 2009
pasangan SBY-Boediono yang berjargon Lanjutkan
! ini berhasil memenangkan pemilihan presiden dengan satu putaran saja,
mereka meraih 60,8%
Suara.
Patut dipertanyakan memang kenapa
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negera penganut paham demokrasi
ini sampai-sampai memberi mandat kepada SBY untuk mengurus negara ini sampai
dua kali periode kepemimpinan mengingat pada periode sebelumnya banyak kinerja
SBY sebagai presiden kurang begitu memuaskan bagi masyarakat kalangan bawah.
Jika melihat kinerja
dari pemerintahan SBY pada periode awal dan menjelang akhir masa
kepemimpinannya, secara obyektif banyak kinerja pemerintahan SBY yang berbuah kegagalan namun juga banyak
kinerja pemerintahan SBY yang berbuah prestasi. Dalam paper ini penulis mencoba
menganalisa “Kinerja Pemerintah Indonesia di bawah Kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono” selama kepimpinannya yang berjalan hampir sepuluh tahun baik
saat beliau berpasangan dengan Jusuf Kalla pada periode pertama kepemimpinannya
(2004-2009) maupun saat berpasangan dengan Boediono pada periode kedua kepempinannya
(2009-2014), tentunya dengan tingkat netralitas dan objektivitas yang sesuai
dengan kapasitas penulis sebagai mahasiswa,sekaligus rakyat yang merasakan
langsung dampak dari kinerja pemerintahan dibawah kepemimpinan Presiden SBY
2.
PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis
memilih memfokuskan pada tiga bidang yang dirasa strategis untuk dianalisa, dinilai
dan dikritisi mengenai kinerja pemerintah dibawah kepemimpinan SBY yaitu; yang
pertama kesejahteraan sosial yang kedua bidang politik dan hukum, dan yang ketiga dibidang ekonomi.
A.
Bidang
Kesejahteraan Sosial
Disini akan dibahas
sudah berhasilkah pemerintahan SBY dalam mensejahterahkan masyarakat?
Pertanyaan tersebut seolah menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintahan
SBY. Seperti yang diketahui Mensejahterahkan kehidupan bangsa merupakan tujuan
dari Negara ini seperti yang diamanatkan dalam alinea ke empat pembukaan UUD
1945.[2]
Pada masa kampanye pilpres duet SBY JK
menjanjikan menekan angka kemiskinan serendah-rendahnya
Demi mencapai target
tersebut Pemerintahan SBY membuat program Kesejahteraan rakyat yang dikhususkan
pada pengurangan tingkat kemiskinan yang difokuskan
melalui 3 klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: Klaster Pertama: upaya
pengentasan kemiskinan dengan bentuk program bantuan
dan perlindungan sosial terpadu berbasis keluarga, yang dilakukan
agar mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, dan
perbaikan kualitas hidup keluarga miskin. Program utamanya adalah Beras Miskin (Raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan (PKH),
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Klaster Kedua: Program
penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program PNPM
Mandiri. Klaster Ketiga: Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil (UMK) yang bertujuan untuk membuka dan memberikan akses
permodalan dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil
dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). [3]
Namun
apakah program tadi dinilai berhasil dalam pengentasan tingkat kemiskinan?. Tentunya
jawabannya akan terjawab Jika diperlihatkan data yang berhasil penulis himpun
dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia.
.[4]
Dari data tersebut bisa
ditafsirkan di era pemerintahan SBY,
hanya berhasil menurunkan angka kemiskan
sebesar 2,55% persen saja, dengan rincian presentase angka kemiskinan pada
tahun 2004 sebesar 16,7% dan sampai akhir periode pertama era pemerintahan SBY
sebesar 14,15% pada tahun 2008. Patut
dicermati juga pada tahun 2006 angka kemiskinan yang diharapkan berkurang malah
tambah naik, hal ini diakibatkan oleh kebijakan pemerintahan SBY yang menaikan
Harga BBM yang secara tidak langsung berdampak pada harga barang ikut naik.
Jika dibandingkan dengan Mantan Presiden Gus Dur soal menekan angka kemiskinan,
pemerintahan SBY masih kalah. Dalam rentang masa kepimpinannya selama tahun
1999-2001 Gus Dur berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 10,7%, Ini menunjukan selama tiga tahun masa jabatan pemerintahan SBY belum bisa berhasil mengatasi masalah kemiskinan secara tuntas
dan secara otomatis janji menekan angka kemiskinan serendah rendahnya pada saat
kampanye gagal.
Pada periode kedua
kepemimpinannya Duet SBY- Boediono saat kampanye pilpres 2009 berjanji Kemiskinan
harus turun 8-10 persen dengan meningkatkan pembangunan pertanian, perdesaan
dan program pro rakyat sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. jika dilihat data BPS diatas maka janji dari SBY-Boediono
yang menargetkan kemiskinan turun 8-10% sulit terealisasi. Karena berdasarkan
data tersebut sampai tahun 2012 pemerintahan SBY hanya berhasil menurunkan
angka kemiskinan yakni 3,94 % saja. Memang data tersebut hanya sampai tahun
2012 menarik ditunggu sampai akhir masa jabatannya pada tahun 2014 nanti, apakah
pemerintahan SBY berhasil merealisasikan janjinya seperti apa yang saat dikampanyekan.
Selain masalah
kemiskinan tadi, masalah dibidang pendidikan sangatlah menarik untuk dianalisa
sebab tingkat pendidikan berpengaruh dalam proses kesejahteraan rakyat. Pada
era kepemimpinannya SBY, pemerintah membuat sejumlah kebijakan dibidang pendidikan
yakni salah satunya adalah pemanfaatan Anggaran dari APBN sebesar 20%dengan
tujuan pendidikan gratis selama pendidikan dasar dan menengah pertama (SD dan
SMP) serta pendidikan terjangkau selama pendidikan menengah keatas (SMA) serta
perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana Sekolah. Angka 20% dalam APBN
bukanlah angka yang kecil, bahkan bisa dibilang terbesar dibanding yang
lainnya. Namun apakah anggaran dan program tadi berhasil dijalankan dengan baik
oleh pemerintah? Jawabannya bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan ICW.
ICW menyebutkan pendidikan di Indonesia bukan hanya mahal, namun fasilitasnya
juga buruk, selain itu masih ditemukan praktik penjualan buku yang dilakukan
oleh pihak sekolah.[5]
hal ini juga dirasakan penulis dimana saat itu tempat penulis menimba ilmu
masih saja menjual buku pelajaran. Sepertinya anggaran tadi hanya dinikmati
oleh kalangan Guru PNS saja. Bisa dilihat sejak era pemerintahan SBY banyak
guru yang lebih sejahtera hidupnya dibanding saat era presiden sebelumnya. Hal
ini dibuktikan oleh adanya Gaji tiga belas dan sertifikasi guru.
B.
Bidang Politik dan Hukum.
Baru-baru ini ada isu kegiatan
spionase dan penyadapan yang dilakukan Australia dan AS kepada institusi
strategis di Indonesia. Seperti yang diketahui kegiatan spionase dan penyadapan
merupakan kegiatan yang dilarang oleh konstitusi Internasional. Tentunya
diharapkan pemerintah harus bersikap keras jika kedua Negara tersebut terbukti
melakukan tindakan terlarang tersebut. Terkait kejadian ini pemerintah angkat
bicara, dalam jumpa persnya menteri pertahanan Purnomo Yusgiantoro, mengatakan
bahwa pihaknya akan bertemu dengan Menhan Australia untuk meminta konfirmasi
langsung terkait masalah ini.[6]
Menarik ditunggu bagaimana pemerintah menyikapi masalah ini, jangan sampai
Negara ini menjadi Negara yang lemah karena dianggap tidak bisa menjaga
kedaulatan bangsanya sendiri.
Selain masalah tadi menarik juga
dianalisa bagaimana kinerja pemerintahan SBY dalam memberantas praktik korupsi
yang menjamur di negeri ini. Pada masa kampanye pilpres SBY juga berjanji akan
memberantas praktik Korupsi. Melalui program kerja 100 hari SBY berjanji akan
melakukan shock teraphy untuk
memberantas Korupsi.[7]
Sejumlah kemajuan dalam pemberantasan korupsi telah diraih. dalam penegakan hukum.
Sejak era awal SBY memerintah. Berdasarkan data yang dikeluarkan ICW baru-baru
ini sejumlah koruptor berhasil ditangkap diadili. Sampai saat ini tercatat sejak KPK
berdiri pada 2002 jumlah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi mencapai
sedikitnya 360 orang. Mereka sebagian besar merupakan pejabat
publik, seperti anggota parlemen, pejabat kepolisian, birokrat, gubernur, wali
kota, bahkan hakim tinggi.[8]
Dalam pemberantasan korupsi tentunya disana pasti ada saja hambatannya, salah
satunya yakni adanya mafia peradilan seperti yang diketahui meskipun KPK telah
menetapkan suatu tersangka namun yang menentukan terbukti bersalah atau
tidaknya tersangka tersebut ada ditangan hakim. Bahkan korupsi di lingkungan
peradilan diprakrikan secara sistematis dan meluas.[9]
Seperti data yang dikeluarkan ICW diatas mengenai pejabat publik yang
tersangkut kasus korupsi yaitu hakim.
Selain masalah Korupsi,
pemerintahan SBY juga dihadapkan pada masalah kesetaraan hukum bagi semua
kalangan masyarakat, sejauh pengamatan penulis saat ini hukum Indonesia seolah-olah
Hukum hanya berlaku pada masyarakat menengah kebawah saja, ambil contoh kasus
nenek yang dituntut lima tahun penjara hanya karena dituduh mencuri biji kakao,
dilain kasus Rasyid, putra
bungsu menteri perekonomian Hatta Rajasa pada satu Januari silam mengalami
insiden kecelakaan, dalam kecelakaan tersebut dua orang meninggal. Memang Rasyid
sudah menjadi tersangka, namun dengan statusnya sebagai anak dari Pejabat
Negara kasus yang mendera Rasyid seperti diistimewakan. Ini dibuktikan dengan
dijatuhkannya hukuman empat tahun penjara oleh hakim kepada Rasyid.
Dari kasus tersebut dapat
disimpulkan bahwa di Indonesia terjadi ketidakadilan hukum antara pihak yang lemah
dengan pihak yang kuat. Pemerintah dalam hal ini SBY harus segera bertindak
tegas jangan sampai melakukan pembiaran, agar tidak semakin banyak kasus
ketidakadilan di bidang hukum. Seperti yang diketahui Hukum merupakan aspek
terpenting dalam suatu negara, apabila hukum negara saja bisa di permainkan
dengan uang, bisa dibayangkan bagaimana keadaan Indonesia di masa yang akan
datang.
a.
Bidang
Perekonomian
Disini akan dibahas apakah
pemerintahan di Era SBY mengalami kegagalan atau justru berprestasi dalam upaya
meningkatkan perekonomian Indonesia, sesuai janji yang digemar-gemborkan pada
saat kampanye di pemilihan presiden.
Pada masa kampanye
pemilihan presiden pasangan SBY-JK berjanji di dalam bidang ekonomi pihaknya
menargetkan pertumbuhan ekonomi 7,6% pada tahun 2009.[10]
Namun pemerintah gagal memenuhi target tersebut menurut sumber dari BPS
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 sebesar 4,5%.[11]
Tidak etis jika hanya menganalisa hanya berdasar pada kegagalan pemerintahan
SBY saja. pada periode pertamanya memimpin ada yang patut diapresiasi dari kinerja
pemerintahan SBY. Yang paling menonjol yakni disektor pertanian SBY bersama
Wapresnya, Jusuf Kalla, dan Menteri pertanian, bekerjasama membuat gebrakan dan
berhasil membuat Indonesia swasembada beras Ini satu prestasi yang luar biasa. Karena pada era
pemerintahan Soeharto sekalipun dalam 32 tahun pemerintahannya hanya berhasil
melakukan swasembada pada tahun-tahun terakhir kepemimpinannya. Selain itu patut diapresiasi juga peran dari wakil
presiden Jusuf Kalla yang berperan besar dalam konversi dari minyak tanah ke
gas LPG. Program
konversi minyak tanah ke LPG lebih dilandasi oleh keinginan kuat pemerintah menekan subsidi minyak
tanah. Pemakaian LPG menggantikan Minyak Tanah telah terbukti memberikan
keuntungan ekonomis. pemakaian LPG memberikan penghematan sekitar Rp 16.500
hingga Rp 29.250 bagi setiap Kepala Keluarga yang menjadi sasaran program
konversi ini. Sedang bagi negara hingga saat ini telah memberikan penghematan
sekitar Rp 25 Triliun.[12]
Pada
periode kedua era kepemimimpinannya, SBY menggandeng Boediono, Banyak Pengamat
berpendapat alasan SBY menggandeng Boediono Sebagai Wapres adalah ingin
berkonsentrasi terus memperbaiki roda perekonomian Indonesia, secara Boediono
telah dianggap telah makan asam garam dalam dunia perekonomian, Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur BI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri
Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas, dan Direktur BI dan juga guru besar
ini di FEB UGM.[13], Dan pada masa
kampanye pilpres 2009 duet SBY-Boediono berjanji bahwa pihaknya menargetkan
pertumbuhan ekonomi diatas 6%. Namun sekarang SBY pesimis angka tersebut mampu
dicapainya karena ketidakpastian kondisi ekonomi dunia serta ditambah anjloknya
nilai tukar rupiah terhadap dollar. [14]
Selain itu kebijakan yang menurut penulis menarik untuk dibahas yakni kebijakan
menaikkan Harga BBM yang beberapa kali telah dilakukan oleh pemerintahan SBY.
Pada awal kepempinannya harga BBM jenis premium hanya berkisar Rp. 1800/liter sekarang
telah mencapai 6500/liter, pemerintah berdalih menaikkan harga BBM karena mengikuti harga Minyak Dunia serta
pengurangan Subsidi BBM karena dinilai tidak tepat sasaran. Dengan kebijakan
tersebut pemerintah membuat program BLT sekarang menjadi BLSM sebagai kompensasi
kenaikan harga BBM. Memang tujuan
pemberian bantuan ini mulia yaitu agar rakyat kalangan menengah kebawah tidak
semakin terjerumus d alam jurang kemiskinan. Dalam program pemberian bantuan
ini pemerintah bukannya tanpa masalah, menurut Sekolah Demokrasi Indonesia
(2005:38) masalahnya terdapat pada implementasi bantuan tersebut, masalah yang
timbul antara lain : (1) banyaknya warga miskin yang tidak terdaftar sebagai
penduduk .(2) banyaknya warga nonmiskin yang menjadi penerima bantuan.(3)
sulitnya pendataan warga miskin khusunya didaerah terpencil.[15] Dalam periode kedua
kepemimpinannya, ada pula prestasi yang dicapai oleh pemerintahan SBY yaitu
seperti yang dikatakan oleh Ekonom Dr.Faisal Basri dalam wawancaranya dengan
media kompas. Yang isinya sebagai berikut:
[16]
“ Pemerintahan
SBY sukses menaikkan pendapatan perkapita lebih dari 3000 USD.Lebih baik
dibanding era Orde Baru yang hanya mencapai 500 USD. Selain itu Indonesia
semakin menarik minat para Investor Asing, tahun ini, saja ada 25 Milliar USD
yang masuk otomatis membuat bertambahnya cadangan devisa kita.”
3.
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan diatas bisa disimpulkan bahwa kinerja
pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono mengalami
naik turun ada yang mengalami kegagalan namun juga ada yang berbuah prestasi.
Selain itu dalam proses implementasi entah itu yang berbuah kebijakan maupun
program untuk mengatasi suatu problema bangsa ada saja hambatan-hambatan yang
menghampiri. Hambatan-hambatan itulah yang membuat program hasil kinerja
pemerintahanan SBY terkadang gagal ditengah jalan. Menarik ditunggu Kinerja apa
yang bakal dilakukan era pemerintahan
SBY dalam usaha memajukan Negara ini serta mengatasi berbagai problema yang
mendera bangsa ini.
A. Saran
Diharapkan pemerintahan era SBY memperbaiki Kinerjanya mengingat masa
jabatannya yang kurang lebih delapan bulan, untuk segera mencari solusi
sebijak-bijaknya dalam mengatasi problema yang mendera Ibu Pertiwi. dan tak
lupa juga pemerintahan SBY melihat ke belakang untuk belajar akan masa lalu
tentang kesalahan ataupun kegagalan dalam proses pembangunan Negara ini baik kegagalan
yang dialami pemerintahan di era sebelumnya maupun kegagalan yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dalam masa jabatan kepresidennya agar tidak terulang
kembali kegagalan yang terjadi pada masa lalu di era kepemimpinannya.
DAFTAR PUSTAKA
Yanto, Oksidelfa. (2010). Mafia Hukum:membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. Surabaya : PT Niaga Swadaya
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945.
Sekolah Demokrasi Indonesia.
(2006). “Puisi Indah Prosa Buruk:
Evaluasi dua tahun kebijakan pemerintahan SBY-JK”. Bandung : Simbiosa
Rekatama Media.
Harian
Kompas. 17 Oktober 2013. “ SBY sukses naikkan pendepatan
perkapita RI.”
Harian Kompas. 6 November 2013.
Menhan : “Kami akan segera bertindak.”
BPS. 2012. Tingkat Kemiskinan Indonesia 16 Tahun Terakhir, diakses dari
http/bps.go.id/bps-tingkat-kemiskinan.html diakses pada [5 November 2013].
BPS, 2009, Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia tahun 2009 diakses dari http://bps.go.id/brs_file/pdb-10feb10.html
[diakses pada 6 November 2013].
Indonesia Corruption Watch. 2010. Survei Anggaran dan Mutu Pelayanan Sekolah. diakses dari http://www.antikorupsi.org/id/content/hasil-survei-sepuluh-anggaran-dan-mutu-pelayanan-sekolah.htm
[diakses pada 7 November 2013].
ICW.
2013. Total Pejabat Publik Yang Ditangkap
KPK, diakses dari http://www.antikorupsi.org/id/content/hasil-pemantauan-sepuluh-tahun-korupsi-pendidikan-2003-2013.htm
diakses pada 7 November 2013.
Kementrian ESDM,2007, Berikut Manfaat dari LPG dibanding Minyak Tanah
diakses dari http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4122-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-lebih-murah-lebih-bersih.html
diakses pada [4 November 2013].
Kementrian Sekretariat Negara. Strategi program pemerintah demi terwujudnya Kesejahteraan rakyat.
diakkses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6059&Itemid
[diakses pada 4 November 2013].
Kompas. 2009. Kegagalan Janji SBY-JK, diakses dari http://news.kompas.com/read/2009/01/28/16362569/Kegagalan.Janji.SBY-JK.html
. [dikses pada 4 November 2013].
KPU. 2004. Hasil akhir perhitungan suara pemilihan
Presiden 2004. Diakses dari http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5451.htm [diakses pada 4 November 2013].
Merdeka.com.
2013. Pesimis capai target SBY Revisi
target pertumbuhan Ekonomi diakses dari http://Merdeka.com/uang/Pesimis-capai-target-
SBY –Revisi-target-pertumbuhan-Ekonomi.html diakses pada [8 November 2013].
Wikipedia.com. Profil Boediono , diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/boediono[
diakses pada tanggal 5 november 2013].
.
[1]
KPU, 2004, Hasil akhir perhitungan suara pemilihan
Presiden 2004. Diakses dari http://www.kpu.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=5451.htm diakses pada 4
November 2013.
[2] Alinea keempat pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang tujuan Negara
.
[3]Kementrian Sekretariat Negara,2004,
Strategi program pemerintah demi
terwujudnya Kesejahteraan rakyat. dialkses dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6059&Itemid
diakses pada 4 November 2013.
[4] BPS, 2012, Tingkat Kemiskinan Indonesia 16 Tahun Terakhir, diakses dari
http/bps.go.id/bps-tingkat-kemiskinan.html diakses pada 5 November 2013
[5] Indonesia Corruption Watch ,
2010. Survei Anggaran dan Mutu Pelayanan
Sekolah. diakses dari http://www.antikorupsi.org/id/content/hasil-survei-sepuluh-anggaran-dan-mutu-pelayanan-sekolah.htm
diakses pada 7 November 2013.
[7]Lihat Sekolah Demokrasi Indonesia.
“Puisi Indah Prosa Buruk: Evaluasi dua
tahun kebijakan pemerintahan SBY-JK”. Bandung : Simbiosa Rekatama Media.
(2006). hal 129.
[8]ICW,2013,Total Pejabat Publik Yang Ditangkap KPK, diakses dari http://www.antikorupsi.org/id/content/hasil-pemantauan-sepuluh-tahun-korupsi-pendidikan-2003-2013.htm
diakses pada 7 November 2013.
[9] Oksidelfa Yanto. 2010. Mafia Hukum:membongkar konspirasi dan manipulasi hukum di Indonesia. Surabaya. PT Niaga Swadaya. Hlm 76.
[10]Kompas, 2009, Kegagalan
Janji SBY JK, diakses dari http://news.kompas.com/read/2009/01/28/16362569/Kegagalan.Janji.SBY-JK.html
. dikses pada 4 November 2013.
[11] BPS, 2009, Pertumbuhan Ekonomi
Indonesia tahun 2009 diakses dari http://bps.go.id/brs_file/pdb-10feb10.html
diakses pada 6 November 2013.
[12] Kementrian ESDM,2007, Berikut
Manfaat dari LPG disbanding Minyak Tanah diakses dari http://www.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4122-konversi-minyak-tanah-ke-lpg-lebih-murah-lebih-bersih.html diakses pada 4 November 2013.
[13] Wikipedia.com, Profil Boediono , diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/boediono diakses pada tanggal 5 november 2013
[14] Merdeka.com. 2013. Pesimis
capai target SBY Revisi target
pertumbuhan Ekonomi diakses dari http://Merdeka.com/uang/Pesimis-capai-target-
SBY –Revisi-target-pertumbuhan-Ekonomi.html diakses pada 8 November 2013
[15] Lihat Sekolah Demokrasi Indonesia. “Puisi Indah Prosa Buruk: Evaluasi dua
tahun kebijakan pemerintahan SBY-JK”. Bandung : Simbiosa Rekatama Media, .
(2006) Hal 38
