KEKUASAAN (POWER) . PENGANTAR ILMU POLITIK

KULIAH KE 5

KEKUASAAN

1. Pengertian Kekuasaan

•      Kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi

•      Kekuasan adalah kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain,  sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan kehendak pihak yang mempengaruhi  (Surbakti)

•      Kekuasaan sebagai penggunaan sejumlah sumberdaya (aset, kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan  (tingkah laku menyesuaikan) dari orang lain (Andrain)

•      Kekuasaan politik sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan politik itu menguntungkan dirinya dan kelompoknya.

Makna Kekuasaan

•      Pemegang kekuasaan menjalankan kontrol atas orang lain

•      Pemegang kekuasaan memiliki berbagai sumber kekuasaan

2. Tipologi Kekuasaan

Tipologi Kekuasaan	Contoh	Alasan Kepatuhan
Fisik	Senjata	Takut cidera
Ekonomi	Kekayaan	Memperoleh imbalan atau reward
Normatif	Tradisi atau legitimasi	Pengakuan hak moral
Personal	Kharisma	Tertarik pada sifat khusus
Keahlian (expert)	Ilmu pengetahuan atau informasi	Infereior

3. Dimensi Kekuasaan

1)      Kekuasaan potensial vs aktual

2)      Kekuasaan konsensus vs paksaan

3)      Kekuasaan positif vs negatif

4)      Kekuasaan jabatan vs pribadi

5)      Kekuasaan implisit vs eksplisit

6)      Kekuasaan langsung vs tak langsung

3.1. Kekuasaan Potensial vs Aktual

•      Kekuasan potensial adalah sumber-sumber energi yang dimiliki baik berupa kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan, informasi, jabatan dan sebagainya, yang belum digunakan.

•      Kekuasaan aktual terjadi apabila sumber-sumber energi yg dimiliki tersebut digunakan dalam kegiatan politik  

3.2. Kekuasaan konsensus vs paksaan

•      Kekuasaan paksaan memandang kekuasaan sbg intrumen utk memaksakan kehendak & mendominasi klp lain. Kepatuhan diperoleh dg cara ancaman fisik dan non fisik.   

•      Kekuasaan konsensus berarti menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuan masyarakat secara bersama. Kepatuhan diperoleh tdk dg cara mengancam. Kepatuhan diperoleh melalui kesadaran dari orang yg mengikuti.

3.3. Kekuasaan positif vs negatif

•      Kekuasan positif berarti penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencapai tujuan yang penting dan diharuskan.

•      Kekuasaan negatif adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mencegah pihak lain mencapai tujuan yang dipandang tidak perlu dan dapat merugikan pihaknya.

•      Postif da negatif tergantung adalah persialan debatable.

3.4. Kekuasaan jabatan vs pribadi

•      Kekuasaan jabatan adalah kekuasan yg bersumber dari jabatan formal, seperti Presiden, Gubernur,Bupati Walikota, dsb.

•      Kekuasaan pribadi adalah kekuasan yang bersumber dari kualitas pribadinya

•      Penggunaan kekuasaan jabatan akan dipengaruhi oleh kekuasaan pribadi

•      Dalam msyarakat modern jabatan dan kualitas pribadi merupakan sumber kekuasaan efektif

•      Dalam masyarakat sederhana kekuasaan yang didasarkan pada kualitas pribadi lebih menonjol

3.5 Kekuasaan implisit vs eksplisit

•      Kekuasaan implisit adalah pengaruh yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contoh: Kekuasaan mantan Presiden Soeharto saat ini, kekuasaan Bakri.

•      Kekuasaan eksplisit adalah pengaruh yang jelas dapat terlihat dan dirasakan. Misal: Kekuasaan Presiden, SBY

3.6. Kekuasaan langsung vs tak langsung

•      Kekuasaan kangsung adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan langsung, tanpa perantara. Contoh: Para Guru datang ke DPR untuk memberikan input dlm pembahasan RUU Guru

•      Kekuasaan tak langsung  adalah penggunaan sumber-sumber kekuasaan untuk mempengaruhi pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantara pihak lain yang punya pengaruh lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik. Contoh: Intelektual menulis di media massa tentang startegi mengatasi lumpur panas Sidoarjo atau korupsi.

4. Pelaksanaan Kekuasaan Politik

•      Bentuk dan jumlah sumber kekuasaan

•      Distribusi sumber kekuasaan

•      Kapan sumber kekuasaan digunakan

•      Hasil penggunaan sumber kekuasaan

4.1. Bentuk dan Sumber Kekuasaan

•      Sumber kekuasaan seperti sarana paksa fisik, kekayaan, normatif, jabatan, keahlian

•      Dalam kondisi yang berbeda diperlukan penggunaan sumber kekuasan yang bebeda

•      Pada masyarakat tradisional kualitas pribadi adalah sumber kekuasan yang ampuh agar  rakyat patuh

•      Pada masyarakat modern jabatan dan keahlian adalah sumber kekuasaan yang efektif untuk mengatur masyarakat 

•      Pada masyarakat modern media massa adalah sumber kekuasaan yang ampuh untuk mempengaruh opini publik

4.2. Distribusi Sumber Kekuasaan.

•      Sumber kekuasan tidak pernah terdistrbusi merata pada masyarakat atau sistem politik

•      Pada masyarakat sederhana distribusi kekuasan timpang dalam sistem politik

•      Pada masyarakat modern distribusi sumber kekuasan relatif lebih merata, karena:

    (1) Masyarakat sudah terdidik

    (2) Kesadaran untuk menuntut hak-haknya

    (3) Kematangan civil society

• Persoalan: Orang yang memiliki & menguasai sumber kekuasaan, spt kekuasaan formal atau kekayaan tp tdk memiliki pengetahuan & teknologi, mk akan menimbulkan dis-orientasi perilaku
• Persoalan: Orang yang memiliki & meguasai sumber kekuasaan pengetahuan dan teknologi ttp tdk memiliki kekuasaan formal, mk kurang mampu mempengaruhi  keputusan politik. 
• Persepsi masyarakat akan sumber kekuasaan dpt mempengaruhi tingkat kepatuhan mereka. Kalau masyarakat mempersepsikan bahwa sumber kekuasaan keahlian lebih penting dp sumber kekuasaan formal, mk akan menyulitkan pemegang jabatan formal yg tdk memiliki keahlian utk memengaruhi keputusan atau mengadakan perubahan.  

4.3.  Penggunaan Kekuasaan

•      Penggunaan sumber kekuasaan untuk kegiatan sosial

•      Penggunaan sumber kekuasaan untuk bisnis

•      Penggunaan sumber kekuasaan untuk mempengaruhi proses politik

Pengunaan Kekuasaan untuk Proses Politik dtentukan oleh:

•      Motivasi utk mencapai tujuan

•      Harapan akan keberhasilan. Kalau harapan keberhasilan tinggi maka akan mempengaruhi motivasi.

•      Persepsi tentang biaya dan resiko (opportunity cost). Orang akan menggunakan kekuasaan utk tujuan mempengaruhi proses keputusan politik kalau kalkulasi keuntungan lebih besar daripada kerugian.

•      Pengetahuan tentang metode mencapai tujuan. Diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dlm melakukan musyawarah, negosiasiatau meyakin pihak lain.

4.4.  Hasil Penggunaan Kekuasaan

•      Adalah jumlah individu yang dapat dikendalikan oleh pemegang kekuasaan. Jumlah anggota masyarakat yg perilakunya menyesuaikan diri dg kehendak pemegang kekuasaan.

•      Jumlah sektor kehidupan yang dapat dikendalikan

•      Intensitas pengaruhnya pada individu dan masyarakat

4.4.1.  Jumlah Individu yang dikendalikan

Jumlah individu yang dapat dikendalikan tergantung dari:

1. Tingkat kemajuan masyarakat
2. Tipologi sistem politik yang digunakan

Tingkat Kemajuan Masyarakat

•      Dalam masyarakat masih sederhana, jumlah individu yang dapat dikendalikan relatif terbatas karena pemegang kekuasan belum memiliki aneka macam sumber kekuasaan

•      Dalam masyarakat sudah modern, pemegang kekuasaan memiliki beraneka macam sumber kekuasan sehingga jumlah individu yang dapat dikendalikan semakin banyak

Tipologi Sistem Politik

•      Sistem politik otokrasi tradisional, pemegang kekuasaan mengendalikan sekelompok kecil

•      Sistem politik totaliter komunis, banyak masyarakat yang dapat dikendalikan karena tujuannya adalah membuat masyarakat yang seragam

•      Sistem politik demokrasi, jumlah pihak yang dapat dikendalikan relatif lebih sedikit daripada sistem totaliter komunis. 

4.4.2.  Sektor yang Dikendalikan

•      Tergantung dari sistem politik yang dianut

•      Sistem politik sentralistis seperti di negara komunis, pemerintah pusat mengendalikan semua sektor

•      Dalam sitem politik demokrasi dan desentralistik, maka pemerintah pusat hanya menangani sejumah sektor penting

•      Pemerintah Pusat Indonesia: LN, petahanan & keamanan, peradilan, agama, moneter

4.4.3.  Intensitas Pengaruh Kekuasaan

•      Pengaruhnya pada aktivitas luar atau sampai pada orientasi,sikap dan cara berpikir

•      Bagi pemegang kekuasaan yang penting perilaku luar dengan asumsi bahwa perilaku luar merupakan refleksi dari perilaku dalam: Rejim ORBA

•      Melalui institusi pendidikan dpt merubah orientasi, sikap & cara berpikir

5.  Distribusi Kekuasaan

1. Model Elite
2. Model Pluralis
3. Model Kerakyatan

5.1. Model Elite: Elite sebagai Pemegang Kekuasaan

•      Masyarakat terbagi dalam 2 klas: (1) Elite sebagai pemegang kekuasaan; (2) Massa yang powerless

•      Elite jumlahnya sedikit, Massa jumlahnya banyak

•      Elite mengalokasikan nilai-nilai pada masyarakat secara tak imbang

•      Masyarakat tidak ikut menentukan kebijakan

•      Mobilitas massa ke elite terbatas dengan pertimbangan stabilitas dan status quo

•      Massa yang telah menerima “konsensus dasar elite” saja yang dapat diterima

•      Massa diasumsikan apatis dan miskin informasi

•      Elite manyaring informasi ke massa agar massa dapat dikendalikan

Kelemahan Model Elite

•      Mengabaikan pengaruh rakyat secara kolektif

•      Mengabaikan peranan pemimpin kelompok sosial/ kekuatan sosial

•      Mengabaikan kepentingan lembaga pemerintah

5.2.  Model Pluralis

•      Setiap individu menjadi anggota satu atau lebih kelompok sosial/kekuatan sosial

•      Setiap kelompok sosial dibentuk berdasarkan kesamaan ideologis, kutural, profesi dan sebagainya.

•      Masing-masing kekuatan sosial tersebut memperjuangkan kepentingan para anggotanya

•      Kekuasaan dalam masyarakat terdisribusi relatif merata

•      Peranan pemerintah sekedar merumuskan aturan permainan antar kelompok sosial dan mengawasinya agar tidak merusak persatuan 

•      Kelemahan: Model ini mengasumsikan pemerintah bebas nilai dan tak punya kepentingan

5.3. Model Kerakyatan

•      Asumsi yang mendasari model ini adalah demokrasi

•      Perlu ada partisipasi invidu dlm pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik

•      Ini berarti rakyat berpartisipasi dalam mengalokasikan dan mendistribusikan nilai-nilai kepada masyarakat

•      Siapa itu rakyat  yang berpartisipasi?

•      Setiap warga yg telah dewasa

Kelemahan Model Kerakyatan

•      Menganggap semua warga negara yang sudah dewasa memiiki kemampuan yang sama

•      Tidak semua warganegara yang dewasa memiiki minat dan perhatian pada politik

6.  Kekuasan Barat vs Jawa

DIMENSI KEKUASAAN	BARAT	JAWA
SIFAT	ABSTRAK	KONKRIT
SUMBER	MAJEMUK	HOMOGEN
JUMLAH	TAK TERBATAS	TETAP
MORALITAS	PUNYA IMPLIKASI MORAL	TAK MEMILIKI IMPLIKASI MORAL

6.1. Konsep Kelkuasaan Barat

• Kekuasaan bersifat abstrak: Kekuasaan mrp sesuatu yg tak tampak dg mata
• Kekuasaan sbg konsep utk menggambarkan hubungan antar antar manusia:: mempengaruhi dan kepatuhan
• Sumber kekuasan bersifat majemuk
• Jumlah kekuasaan tak terbatas krn kekuasaan bersifat abstrak

6.2.. Konsep Kekuasaan Jawa: “Kesakten”

•      Kekuasaan bersifat konkrit, keberadaanya tidak terikat pada orang yang menggunakannya. Kekuasaan termanifestasi dlm fenomena alami spt keris, pohon besar, gamelan, api dll.

•      Kekuasaan dilihat sbg kekuatan spiritual & misterius

•      Kekuasan bersifat homogen, berasal dari sumber yang sama

•      Jumlah kekuasaan tetap dari waktu ke waktu  karena dunia tetap. Kekuasaan bukan produk kekayaan atau organisasi. Distribusi kekuasaan yg dpt berbah.

•      Karena kekuasaan berasal dari sumber yang sama, maka tak memiliki implikasi moral. Kekuasaan tak perlu pengakuan dari anggota masyarakat.

•      Konsentrasi: bagaimana mengakumulasikan kekuasaan, bukan melaksanakan kekuasaan

•      Kekuasaan diperoleh dengan:

•      Perilaku seperti: bertapa, meditasi, berpuasa, tanpa tidur, upacara-upacara, tidak melakukan hubungan sexual, dan sebagainya.

•      Mengumpulkan benda-benda, seperti keris gamelan, orang kerdil, resi, dukun, yangg danggap punya kelebihan, dan sebagainya.

•      Ciri adanya konsentrasi kekuasaan: kesuburan, kemakmuran, stabilitas, kemuliaan. Kesuburan: banyak anak/isteri; kemakmuran: terpenuhi kebutuhan pokok rakyat; stabilitas: ketertiban dan ketentraman masyarakat; kemuliaan: banyak tamu dari negara lain